AMBON — Tiga Sekolah Rakyat rintisan di Maluku telah beroperasi dan dinilai efektif memutus rantai kemiskinan di wilayah kepulauan dan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Hal itu mengemuka dalam audiensi antara Komisi VIII DPR RI dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Sekolah yang sudah berjalan meliputi SRMA 40 Ambon, SRT 73 Maluku Tengah, dan SRT 74 Tual. Empat lokasi baru tengah diusulkan untuk tahap berikutnya, yakni Ambon, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, dan Maluku Tenggara.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra, F. Alimudin Kolatlena, menjelaskan kondisi geografis Maluku yang didominasi laut menjadi tantangan utama. “Wilayah Maluku 92 persen laut. Mobilitas barang dan jasa menjadi mahal, akses transportasi juga masih terbatas. Itu berdampak terhadap tingkat kemiskinan di Maluku,” ujarnya.
Menurut Alimudin, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan dari sisi pendidikan. “Sekolah Rakyat dengan filosofi memutus rantai kemiskinan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku,” katanya.
Wakil Bupati Seram Bagian Timur, Muhammad Miftah Toha Rumery Wattimena, menyatakan pihaknya telah menyiapkan seluruh persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat. “Semua tahapan sudah kami lalui dan semuanya sudah siap. Kami berharap Kabupaten Seram Bagian Timur bisa diprioritaskan di tahapan tahun ini,” ujar Miftah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya kelengkapan syarat teknis, termasuk analisis kontur tanah dan AMDAL. “Yang penting syarat-syaratnya dipenuhi semua, karena banyak sekali yang harus dipastikan mulai dari kontur tanah sampai AMDAL,” kata Gus Ipul.
Selain Sekolah Rakyat, Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan pembangunan sentra layanan sosial untuk memperkuat penanganan warga dari pulau-pulau terpencil. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, Affandy Hasansui, mengungkapkan kapasitas rumah singgah yang ada saat ini sangat terbatas.
“Kami sering menerima ODGJ, anak hidrosefalus, sampai pasien amputasi dari pulau-pulau luar untuk ditampung sementara sebelum dirujuk. Kapasitas rumah singgah kami sangat terbatas,” ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut, Gus Ipul menyatakan pemerintah pusat membuka peluang pembahasan apabila dokumen pendukung telah lengkap. “Kalau argumennya kuat dan syaratnya lengkap, nanti saya laporkan ke Presiden,” pungkasnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat dan sentra sosial ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi daerah kepulauan yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan dan layanan sosial dasar.