AMBON — Data pembangunan yang selama ini tersebar di berbagai instansi dan sering berbeda angka kini bisa diakses dalam satu genggaman. Pemerintah Provinsi Maluku meluncurkan portal Lawamena Satu Data Maluku, Senin, sebagai solusi atas persoalan klasik perbedaan data antarinstansi yang selama ini membuat perencanaan pembangunan tidak optimal.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam sambutannya mengatakan kehadiran portal ini menjadi kebutuhan strategis. “Dengan data yang akurat pemerintah mampu merancang kebijakan yang tepat, efisien, dan terukur,” ujarnya.
Portal Lawamena tidak sekadar etalase angka. Sistem ini membagi data ke dalam empat kategori berdasarkan kebutuhan pengguna. Data strategis diperuntukkan bagi gubernur dan wakil gubernur, data taktis untuk pejabat eselon II, data operasional bagi eselon III, dan data publik yang bisa diakses oleh masyarakat umum.
Integrasi ini mencakup data pemerintahan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pertanian, hingga investasi. Portal juga dilengkapi fitur data spasial dan sistem kendali mutu untuk memetakan kondisi riil masyarakat di wilayah kepulauan dan pulau-pulau kecil di Maluku.
Minister Counsellor Governance and Human Development Kedutaan Besar Australia, Tim Stapleton, menyebut Lawamena sebagai langkah konkret menerjemahkan tujuan nasional penguatan satu data di Indonesia. “Program ini bisa memperkuat tata kelola data untuk perencanaan pembangunan di Maluku,” katanya.
Menurut Tim, portal ini penting karena mampu menggambarkan kondisi masyarakat Maluku yang tersebar di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Lawamena telah terintegrasi dengan Sistem Data Pembangunan Daerah Nasional (SDPDN) Kementerian Dalam Negeri melalui mekanisme pertukaran data standar.
Pemerintah provinsi menargetkan portal ini bisa diakses publik mulai 25 Mei 2026. Gubernur Hendrik Lewerissa mengimbau seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Maluku untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan satu data melalui portal Lawamena. “Agar arah kebijakan Provinsi Maluku sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat,” tegasnya.
Kehadiran Lawamena menjadi angin segar bagi perencanaan pembangunan di Maluku yang selama ini terkendala perbedaan data antarinstansi. Dengan data yang terintegrasi, kebijakan pemerintah diharapkan lebih tepat sasaran dan evaluasi pembangunan memiliki dasar yang kuat.