AMBON — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku mencatat kinerja APBN regional hingga April 2026 menunjukkan tren positif di tengah dinamika ekonomi global. Kepala Kanwil DJPb Maluku Anang Rohmawan menyebut pertumbuhan ini mencerminkan peran APBN sebagai motor penggerak ekonomi sekaligus instrumen stabilitas di daerah kepulauan.
Aktivitas ekonomi masyarakat Maluku hingga kuartal I 2026 masih solid, ditopang konsumsi rumah tangga, sektor perikanan, perdagangan, jasa, serta meningkatnya belanja pemerintah dan pembiayaan bagi UMKM.
Realisasi penerimaan negara hingga April 2026 mencapai Rp623,58 miliar atau 28,40 persen dari target tahunan, tumbuh 13,17 persen secara tahunan (yoy). Penerimaan perpajakan tercatat Rp371,52 miliar, naik 13,55 persen, ditopang Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp252,05 miliar atau 47,97 persen dari target, tumbuh 12,61 persen. Kontribusi terbesar berasal dari PNBP lainnya sebesar Rp143,50 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp108,55 miliar.
Realisasi belanja negara mencapai Rp5,87 triliun atau 32,37 persen dari pagu dengan pertumbuhan 18,33 persen (yoy). Belanja Pemerintah Pusat (BPP) menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi: 34,77 persen, dengan realisasi Rp2,40 triliun atau 27,92 persen dari pagu.
“Kondisi ini menunjukkan percepatan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, penguatan layanan publik, serta realisasi belanja modal yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Anang.
Transfer ke Daerah (TKD) juga tumbuh 9,11 persen dengan realisasi Rp3,46 triliun atau 36,40 persen dari pagu. Penyaluran TKD ditopang Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,68 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp742,07 miliar.
DAK nonfisik menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 65,16 persen (yoy), terutama dari sektor pendidikan dan kesehatan. “Pertumbuhan DAK nonfisik ini memberikan dukungan penting terhadap keberlanjutan layanan publik di daerah, khususnya pendidikan dan kesehatan masyarakat,” ujar Anang.
Peningkatan belanja pemerintah pusat dan TKD berdampak langsung pada percepatan layanan publik di daerah kepulauan. Belanja modal yang lebih baik dari tahun lalu berarti proyek infrastruktur dan operasional pemerintahan berjalan lebih cepat. Sektor pendidikan dan kesehatan mendapat dorongan signifikan dari kenaikan DAK nonfisik.
Hingga April 2026, akselerasi belanja sudah terealisasi 32,37 persen dari pagu tahunan. Artinya, dampak terhadap pelayanan publik dan pergerakan ekonomi sudah mulai dirasakan di triwulan pertama, terutama dari sisi operasional pemerintahan dan penyaluran dana ke daerah.
UMKM mendapat manfaat dari peningkatan pembiayaan dan belanja pemerintah. Masyarakat di sektor pendidikan dan kesehatan juga diuntungkan dari lonjakan DAK nonfisik. Secara umum, seluruh warga Maluku terdampak positif dari stabilitas ekonomi yang dijaga APBN.