AMBON — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, resmi meluncurkan portal Lawamena Satu Data Maluku di Lantai VII Kantor Gubernur, Senin (25/5). Langkah ini disebut sebagai jawaban atas persoalan klasik yang selama ini menghambat perencanaan pembangunan di provinsi kepulauan tersebut.
Data yang tidak sinkron antar-lembaga, angka yang saling bertabrakan, hingga informasi yang berbeda-beda antara satu instansi dengan instansi lainnya dinilai membuat perencanaan pembangunan Maluku tidak optimal. Akibatnya, penganggaran kerap meleset dan evaluasi pembangunan kehilangan pijakan yang kuat.
Selama bertahun-tahun, Pemerintah Provinsi Maluku menghadapi masalah klasik: data sektoral dari berbagai dinas tidak pernah cocok. Angka kemiskinan versi Dinas Sosial berbeda dengan catatan Bappeda. Data stunting dari Dinas Kesehatan tidak selaras dengan laporan Dinas Pendidikan.
“Perencanaan pembangunan tidak bisa berjalan hanya dengan intuisi, melainkan harus berjalan dengan presisi,” ujar gubernur dalam sambutannya.
Masalah ini bukan sekadar administratif. Dalam sistem lama, evaluasi program-program pemerintah sering kali kehilangan pijakan karena data yang digunakan tidak seragam. Akibatnya, kebijakan yang lahir lebih banyak didasarkan pada asumsi ketimbang fakta di lapangan.
Portal Lawamena hadir sebagai ekosistem data terintegrasi yang menyatukan seluruh sumber data sektoral dalam satu sistem. Mulai dari data pemerintahan, pendidikan, kesehatan, stunting, kemiskinan, perikanan dan kelautan, pertanian, kehutanan, pertambangan, investasi, pariwisata, hingga pembangunan desa dan negeri-negeri adat.
Gubernur menegaskan, portal ini bukan sekadar gudang data. “Sebagai penegasan bahwa pembangunan Maluku ke depan harus berdiri di atas satu data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Hendrik Lewerissa.
Warga Maluku yang tersebar di ribuan pulau menjadi pihak yang paling diuntungkan. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah bisa merancang kebijakan yang tepat sasaran. Bantuan sosial, program pengentasan kemiskinan, hingga pembangunan infrastruktur di daerah terpencil tidak lagi berdasarkan tebakan.
Minister Counsellor Governance and Human Development Kedutaan Besar Australia, Tim Stapleton, yang hadir dalam peluncuran itu menyebut data menjadi sangat krusial bagi wilayah kepulauan seperti Maluku.
“Dengan data yang akurat, gubernur bisa melihat langsung kondisi nyata masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah terpencil,” kata Stapleton.
Gubernur meminta seluruh kepala perangkat daerah serta bupati dan walikota se-Maluku untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan satu data melalui portal Lawamena. Targetnya, perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan provinsi bisa selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
Pemerintah Provinsi Maluku juga menggandeng Australia melalui program SKALA yang selama ini mendukung beberapa program pemerintah di Maluku. Gubernur berharap kemitraan ini terus berlanjut, terutama untuk penguatan tata kelola data hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
Portal Lawamena Satu Data Maluku sudah bisa diakses mulai hari peluncuran. Namun, gubernur mengingatkan bahwa keberhasilan sistem ini bergantung pada konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mengisi dan memperbarui data secara berkala. Replikasi struktur portal hingga ke kabupaten/kota menjadi agenda berikutnya yang harus segera direalisasikan.