MALUKU — Direktur Utama PHE, Awang Lazuardi, mengungkapkan bahwa penghentian operasi terjadi beberapa hari setelah perang dimulai. Pemerintah Irak mengambil alih kendali atas wilayah operasi dan memerintahkan penghentian sementara seluruh aktivitas di lapangan minyak West Qurna.
Lapangan West Qurna merupakan salah satu ladang minyak raksasa di Irak selatan dan menjadi tulang punggung produksi hulu Pertamina di kawasan Timur Tengah. Dengan kapasitas produksi yang mencapai 100.000 bph, kontribusinya signifikan terhadap total produksi minyak PHE secara global.
Awang menjelaskan bahwa keputusan penghentian operasi bersifat memaksa dan berada di luar kendali manajemen. "Situasi keamanan yang tidak memungkinkan menjadi alasan utama. Kami memprioritaskan keselamatan seluruh pekerja dan aset perusahaan," ujarnya dalam sebuah pernyataan resmi.
Kehilangan 100.000 bph bukanlah angka yang kecil. Dalam hitungan kasar, dengan asumsi harga minyak mentah di kisaran USD 80 per barel, potensi pendapatan yang hilang mencapai USD 8 juta per hari atau sekitar Rp 128 miliar (kurs Rp 16.000 per USD).
Kondisi ini jelas menekan target produksi minyak PHE yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026. PHE kini harus mencari celah untuk menutup kekurangan pasokan dari aset-aset lain di dalam negeri maupun luar negeri.
Pertamina melalui PHE masih menunggu perkembangan situasi geopolitik di kawasan Teluk. Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan operasi di Lapangan West Qurna dapat kembali berjalan normal.
Manajemen tengah menyusun skenario mitigasi, termasuk optimalisasi produksi dari lapangan-lapangan eksisting di Indonesia dan mempercepat program pengeboran sumur baru. Namun, mengganti volume sebesar 100.000 bph dalam waktu singkat bukanlah perkara mudah. Industri hulu migas membutuhkan waktu dan investasi besar untuk meningkatkan kapasitas produksi.
Situasi ini menjadi ujian berat bagi ketahanan energi nasional, terutama di saat pemerintah tengah gencar mendorong peningkatan produksi minyak bumi untuk mengurangi ketergantungan impor.