AMBON — Kodaeral IX Ambon tidak bisa bekerja sendiri menjaga laut Maluku. Ekosistem pesisir yang rusak di Pulau Buru butuh lebih dari sekadar patroli. Karena itu, mereka menggandeng Yayasan Wanadri, organisasi yang dikenal lewat kegiatan konservasi alam dan petualangan.
Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan di Lobi Mako Kodaeral IX, Halong. Asisten Teritorial Dankodaeral IX, Kolonel Laut (P) Pilipus Sri Suharto, menyebut kolaborasi ini sebagai langkah strategis memperkuat pembinaan teritorial maritim.
Fokus utama kerja sama ini ada di kawasan pesisir Pulau Buru. Tiga program unggulan yang dijalankan:
Pulau Buru memiliki garis pantai panjang dengan potensi sumber daya laut yang besar. Namun, tekanan eksploitasi dan kerusakan lingkungan di sana cukup tinggi. Kodaeral IX menilai kawasan ini perlu penanganan khusus agar tidak rusak permanen.
"Maluku sebagai daerah kepulauan memiliki kekayaan sumber daya laut yang perlu dijaga secara berkelanjutan," kata Pilipus Sri Suharto dalam keterangannya.
Wanadri bukan organisasi lingkungan biasa. Selama ini mereka aktif di bidang kepetualangan, konservasi alam, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pengalaman mereka dalam pengelolaan lingkungan diharapkan bisa memperkuat program yang sudah dirancang Kodaeral IX.
Pilipus menambahkan, keberhasilan menjaga pesisir tidak bisa hanya mengandalkan TNI AL atau pemerintah. "Perlu keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi lingkungan, komunitas masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya," ujarnya.
Lewat program Ibu Karang, warga lokal—khususnya perempuan—dilibatkan langsung dalam proses restorasi. Mereka tidak hanya jadi penonton, tapi ikut menanam mangrove, memantau terumbu karang, dan menjaga ekosistem. Harapannya, kesejahteraan mereka ikut meningkat seiring pulihnya lingkungan.
"Kami berharap lahir program-program yang tidak hanya berdampak pada pelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan," kata Pilipus.
Penandatanganan PKS sudah dilakukan. Tahap selanjutnya adalah penyusunan rencana aksi bersama di lapangan. Belum ada tanggal pasti kapan restorasi dimulai, tapi Kodaeral IX memastikan program akan berjalan dalam waktu dekat.
Kerja sama ini diharapkan menjadi model kolaborasi antara TNI AL dan organisasi masyarakat sipil dalam menjaga ketahanan wilayah maritim. Partisipasi aktif warga jadi kunci utama agar program tidak berhenti di atas kertas.