MALUKU — Ritme kerja pemerintah yang intens dalam 663 hari terakhir menjadi alasan utama kebijakan ini. Dalam periode tersebut, Prabowo mengungkapkan, pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif. Ia menilai angka itu menuntut energi besar dari jajaran kabinet.
"Demikian kerasnya, menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja, beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit," ucap Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Presiden tidak merinci identitas pejabat yang mengalami masalah kesehatan tersebut. Namun, ia menyebutkan tingkat keparahan yang bervariasi, menandakan beban kerja yang tidak ringan.
"Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean," sebutnya di hadapan para anggota dewan.
Atas kondisi ini, Prabowo berkomitmen mengubah pola manajemen ritme kerja di pemerintahan. "Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden mengaitkan kerja keras kabinetnya dengan capaian strategis di sektor pangan. Prabowo mengklaim target swasembada pangan yang awalnya diproyeksikan rampung dalam empat tahun, justru berhasil dituntaskan hanya dalam satu tahun.
"Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam empat tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu satu tahun," tuturnya di hadapan sidang.
Klaim tersebut disampaikan di tengah kekhawatiran global terhadap krisis pangan akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Prabowo menegaskan bahwa stok pangan nasional saat ini relatif aman. Pemerintah pun siap menghadapi potensi ancaman El Nino yang diprediksi menjadi salah satu yang terparah.
"Kita, Alhamdulillah, dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino," ucapnya.
Pernyataan Prabowo tentang kelelahan para menteri ini pun menjadi sorotan. Janji penambahan waktu libur tersebut berpotensi memengaruhi ritme pengambilan kebijakan di sisa periode pemerintahan. Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai mekanisme teknis penambahan waktu istirahat yang dimaksud—termasuk apakah kebijakan ini akan diikuti penyesuaian jadwal kerja kementerian atau penataan ulang prioritas program.