AMBON — Partai Demokrat Maluku bersiap menghadapi agenda Musyawarah Daerah (Musda) yang dijadwalkan berlangsung pada 2026. Momentum ini tak hanya menjadi ajang pergantian kepemimpinan, tetapi juga membuka ruang bagi figur-figur baru untuk menentukan arah partai ke depan. Di antara nama-nama yang mengemuka, Halimun Saulatu hadir dengan bekal pengalaman politik yang panjang, baik di lembaga legislatif maupun struktur kepartaian.
Kiprah Halimun di parlemen dimulai dari DPRD Kabupaten Maluku Tengah selama dua periode, yakni 2009-2014 dan 2014-2019. Setelah itu, ia melanjutkan pengabdiannya di DPRD Provinsi Maluku untuk periode 2019-2024 dan kembali dipercaya pada periode 2024-2029.
Total empat periode di legislatif membuatnya tidak asing dengan dinamika politik lokal. Ia terlibat langsung dalam berbagai persoalan masyarakat, mulai dari pembangunan daerah, pelayanan publik, hingga penganggaran yang menyangkut hajat hidup warga di kabupaten dan kota.
Pengalaman Halimun tidak berhenti pada kursi dewan. Di internal partai, ia saat ini memegang posisi strategis sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Maluku. Peran ini menuntutnya mampu mengelola komunikasi politik dan menyatukan kepentingan kader di lembaga legislatif.
Selain itu, ia juga dipercaya menjabat Bendahara DPD Partai Demokrat Maluku. Posisi tersebut memberinya pemahaman soal tata kelola organisasi dan kebutuhan konsolidasi internal partai. Di tingkat kabupaten, Halimun juga mengemban amanah sebagai Plt Ketua DPC Partai Demokrat Maluku Tengah.
Rangkaian jabatan ini menunjukkan bahwa ia bersentuhan langsung dengan kerja-kerja organisasi, bukan sekadar hadir di ruang sidang parlemen.
Maluku memiliki karakteristik geografis yang unik sebagai provinsi kepulauan. Kondisi sosial dan politik di setiap kabupaten dan kota berbeda-beda, sehingga seorang ketua partai tingkat provinsi dituntut mampu membangun komunikasi lintas wilayah.
Pengalaman dua periode di DPRD Maluku Tengah—salah satu kabupaten dengan wilayah geografis luas—memberikan pemahaman tentang karakter politik masyarakat setempat. Sementara dua periode di DPRD Provinsi Maluku memperluas cakrawala politiknya dalam menghadapi persoalan yang lebih kompleks lintas kepentingan daerah.
Menghadapi agenda politik ke depan, pemimpin Demokrat Maluku nantinya tidak hanya dituntut memenangkan kontestasi Musda. Lebih dari itu, ia harus mampu memperkuat struktur partai, menjaga soliditas kader, dan menyiapkan mesin politik yang adaptif.
Musda Demokrat Maluku 2026 menjadi momen penting bagi proses regenerasi kepemimpinan. Munculnya figur muda dengan rekam jejak panjang dapat menjadi warna baru dalam menentukan arah organisasi.
Regenerasi tidak hanya soal usia, tetapi juga kemampuan menerjemahkan kepentingan masyarakat ke dalam kerja politik. Halimun dinilai memiliki kombinasi pengalaman yang lengkap: empat periode di legislatif memberinya pengalaman elektoral, sementara posisi sebagai Ketua Fraksi, Bendahara DPD, dan Plt Ketua DPC memberinya pengalaman organisatoris.
Pada titik inilah figur muda seperti Halimun Saulatu memiliki ruang untuk menawarkan energi baru bagi Demokrat Maluku. Musda 2026 pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang memenangkan perebutan kursi Ketua DPD, melainkan siapa yang mampu membawa partai menjadi lebih solid, terbuka, dan dekat dengan masyarakat.