AMBON — Aliansi mahasiswa dan masyarakat Maluku yang tergabung dalam gerakan “Reformasi Jilid II” menyuarakan kritik keras terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat saat menggelar aksi demonstrasi di kawasan Gong Perdamaian, Kota Ambon, Rabu (17/6/2026). Massa aksi menilai masyarakat Maluku lebih membutuhkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur dasar dibanding program MBG yang kini menjadi prioritas pemerintah.
“Kami Butuh Pendidikan Gratis, Bukan Makanan Gratis”
Perwakilan aksi dari Simpati Bersatu Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti), Rezky Saidin Rahakbauw, menegaskan bahwa Maluku kaya sumber daya alam namun warganya belum merasakan manfaat pembangunan yang sebanding. “Maluku tidak membutuhkan makanan gratis, tetapi kami membutuhkan pendidikan gratis. Maluku tidak kekurangan sumber daya, tetapi selama ini hanya dieksploitasi. Pemerintah pusat harus mengetahui kondisi ini,” tegas Rezky di hadapan peserta aksi.
Listrik Belum Masuk, Air Bersih Sulit: Potret Ketimpangan di Kei Besar
Rezky mencontohkan kondisi di Desa Tamngil Nuhuyanat, Kecamatan Kei Besar, yang hingga kini masih mengalami keterbatasan akses listrik, air bersih, dan infrastruktur jalan. “Dari saya masih SD sampai sekarang, listrik belum masuk ke kampung saya. Air bersih dan jalan yang layak juga masih menjadi persoalan,” ujarnya. Ia menyebut daerah lain sudah berbicara proyek besar sementara warganya masih berjuang mendapatkan layanan dasar.
Anak-Anak di Seram Timur Menyeberangi Sungai Demi Sekolah
Persoalan pendidikan juga disorot. Rezky menyebut anak-anak di Desa Kelmuri, Kabupaten Seram Bagian Timur, masih menghadapi keterbatasan akses menuju sekolah karena harus menyeberangi sungai setiap hari. Massa aksi menilai kondisi ini menjadi gambaran nyata ketimpangan pembangunan antara wilayah timur Indonesia dan daerah yang lebih maju.
Kritik Politik untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran
Dalam kesempatan itu, demonstran juga menyampaikan kritik politik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai pemerintah pusat belum serius memperhatikan persoalan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Maluku. Selain infrastruktur dan pendidikan, massa aksi turut menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang semakin berat akibat kenaikan biaya hidup.
Aksi yang berlangsung di pusat Kota Ambon itu diikuti ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat dari berbagai organisasi kemahasiswaan serta kepemudaan. Mereka menyampaikan orasi, membentangkan spanduk, dan membacakan sejumlah tuntutan terkait pendidikan, ekonomi, serta pemerataan pembangunan di wilayah Maluku.
