AMBON — Kuliah umum bertajuk “Kemiskinan Struktural dan Tantangan Kepulauan: Membangun Resiliensi Masyarakat Maluku melalui Kebijakan yang Inklusif” digelar di Auditorium FISIP Universitas Pattimura, Rabu (24/6/2026). Kegiatan ini menjadi ruang dialektika akademik untuk merumuskan ulang pendekatan pembangunan yang lebih berkeadilan bagi masyarakat kepulauan.
Mengapa Kemiskinan di Maluku Tak Bisa Diukur dari Angka Ekonomi Saja?
Dalam pemaparannya, Prof. Purwo Santoso menegaskan bahwa kemiskinan harus dilihat sebagai fenomena struktural yang lahir dari relasi kekuasaan dan distribusi sumber daya yang timpang. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak bisa hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan dan akses yang merata bagi seluruh masyarakat.
“Kemiskinan tidak berdiri sendiri. Ia lahir dari bagaimana kebijakan dirancang dan siapa yang diuntungkan dari distribusi sumber daya,” ungkapnya.
Kebijakan Inklusif Jadi Kunci Resiliensi Masyarakat Kepulauan
FISIP Unpatti mendorong agar kebijakan pembangunan di Maluku tidak lagi menggunakan pendekatan seragam yang mengabaikan karakteristik geografis. Kondisi kepulauan dengan keterbatasan akses transportasi dan logistik, menurut para akademisi, membutuhkan desain kebijakan yang inklusif dan partisipatif.
Kuliah umum ini menjadi momentum penting untuk membedah ulang persoalan kemiskinan yang dinilai tidak semata persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur sosial, politik, dan desain kebijakan pembangunan. Para peserta, yang terdiri dari mahasiswa dan dosen, diajak untuk melihat kemiskinan sebagai produk dari sistem yang tidak adil, bukan sekadar kegagalan individu.
Peran Akademisi dalam Mengawal Kebijakan Daerah
FISIP Universitas Pattimura kembali menegaskan perannya sebagai ruang dialektika akademik yang tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan solusi konkret. Dengan menghadirkan narasumber nasional, fakultas ini berupaya menjembatani teori dengan realitas kebijakan di daerah.
Tidak ada tindak lanjut konkret yang diumumkan dalam forum tersebut. Namun, diskusi ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merancang program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran di wilayah kepulauan Maluku.
