AMBON — Wakil Wali Kota Ambon menegaskan pentingnya pendataan menyeluruh bagi para pelaku ekonomi digital di ibu kota Provinsi Maluku tersebut. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar sektor ini tidak terlewat dalam peta pembangunan daerah, terutama dalam penyusunan program bantuan dan pengembangan usaha.
Pernyataan itu disampaikan Wawali dalam sebuah forum diskusi yang membahas percepatan transformasi digital di Ambon. Ia menilai, selama ini banyak pelaku usaha rintisan atau UMKM yang sudah beralih ke platform digital namun belum tercatat secara resmi dalam basis data pemerintah kota.
Dengan masuknya data pelaku ekonomi digital ke dalam peta pembangunan, Pemkot Ambon bisa merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Misalnya, pemberian pelatihan pemasaran digital, akses permodalan, hingga pendampingan legalitas usaha.
“Pelaku ekonomi digital harus terdata agar program pemerintah benar-benar menyentuh mereka. Jangan sampai mereka beraktivitas di luar radar, sehingga kesulitan saat butuh akses permodalan atau pelatihan,” ujar Wawali dalam kesempatan tersebut.
Pemerintah kota disebut akan berkoordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk menjaring data pelaku usaha yang aktif di platform digital. Pendataan ini tidak hanya mencakup pedagang daring, tetapi juga penyedia jasa transportasi online, layanan pesan-antar makanan, hingga kreator konten lokal.
Para pelaku usaha di Ambon diimbau untuk proaktif mendaftarkan usahanya ke kelurahan atau dinas terkait. Langkah ini dinilai penting agar mereka bisa mendapatkan manfaat langsung dari program-program pemberdayaan ekonomi yang digulirkan pemkot.
Wawali menargetkan proses pendataan bisa rampung dalam waktu dekat agar bisa menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan maupun tahun depan. Dengan data yang komprehensif, Pemkot Ambon berharap sektor ekonomi digital bisa tumbuh lebih terstruktur dan memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah.
Langkah ini sekaligus menjadi respons atas pesatnya pertumbuhan transaksi digital di Ambon pascapandemi, di mana banyak warga beralih berjualan secara online. Tanpa data yang jelas, dikhawatirkan potensi ekonomi digital justru tidak termanfaatkan secara optimal dalam perencanaan pembangunan daerah.