MALUKU — Wacana peresmian motor listrik nasional oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan positif, tetapi juga disertai catatan kritis. Iwan Setiawan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), menilai langkah ini sebagai bagian dari visi besar kemandirian ekonomi dan teknologi, bukan semata soal kendaraannya.
“Ini bukan sekadar soal kendaraan listrik, tetapi bagian dari visi besar Presiden Prabowo untuk membangun Indonesia yang semakin mandiri secara ekonomi, teknologi, dan industri,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (13/8/2026).
Poin penting yang ditekankan Iwan adalah hilirisasi yang menyentuh sektor berdampak langsung ke masyarakat. Motor listrik nasional harus dilihat sebagai ekosistem utuh, bukan sekadar perakitan kendaraan.
“Mulai dari riset dan teknologi, baterai, komponen, manufaktur, hingga jaringan distribusi dan layanan purnajual,” jelas Iwan. Semakin banyak mata rantai yang dikerjakan di dalam negeri, semakin besar nilai tambah dan lapangan kerja yang terserap.
Indonesia punya posisi tawar kuat di sini. Kekayaan mineral strategis untuk industri baterai dan kendaraan listrik seharusnya diolah menjadi kekuatan industri nasional, bukan diekspor mentah. Ini sejalan dengan gagasan kedaulatan energi yang selama ini digaungkan.
“Visi Presiden Prabowo adalah menjadikan Indonesia negara yang kuat dan berdiri di atas kaki sendiri. Motor listrik nasional bisa menjadi salah satu simbol konkret dari visi tersebut: sumber daya alam kita, teknologi kita kembangkan, industri kita bangun, dan masyarakat Indonesia menjadi pengguna sekaligus bagian dari produksinya,” kata Iwan.
Iwan memberi peringatan tegas agar program ini tidak berhenti pada seremoni. Ada lima hal yang harus dipastikan pemerintah: kualitas produk, harga kompetitif, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), insentif tepat sasaran, dan infrastruktur pengisian daya.
“Yang paling penting adalah keberlanjutan. Jangan sampai hanya menjadi program pemerintah yang ramai di awal, tetapi ekosistem industrinya tidak berkembang,” tegasnya. Konsistensi kebijakan untuk mendorong investasi dan inovasi menjadi syarat mutlak.
Iwan optimistis program ini bisa menjadi proyek strategis penguat kemandirian ekonomi. Namun, ia menegaskan ukuran keberhasilannya bukan dari jumlah unit yang diproduksi.
“Tetapi seberapa besar Indonesia mampu menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan kepada pihak asing,” pungkasnya. Di situlah makna strategis program ini dipertaruhkan.
Dari perspektif konsumen yang akan mengeluarkan puluhan juta rupiah, pertanyaan besarnya adalah: apakah motor listrik nasional ini menawarkan nilai lebih dibandingkan produk China yang sudah mapan di pasar? Jawabannya tergantung pada eksekusi pemerintah dan pabrikan dalam negeri. Jika rantai pasok lokal kuat, biaya produksi bisa ditekan, harga jual kompetitif, dan layanan purnajual terjamin. Jika tidak, program ini hanya akan jadi catatan kaki sejarah.