MALUKU — Koreksi tipis ini tidak membuat pemerintah mengubah target. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menegaskan angka 16,8-17 persen tersebut masih sesuai dengan rentang target yang ditetapkan untuk tahun ini, yakni 17-21 persen.
"Mungkin ada sedikit masuk pembangkit gas dan seperti lainnya, maka sedikit terkoreksi ke 16,8 persen sampai 17 persen," ujar Eniya dalam keterangannya, Rabu (19/8).
Jika diurai per sektor, kontribusi terbesar masih disumbang oleh biodiesel berbasis FAME dengan porsi 5,2 persen. Posisi berikutnya ditempati Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang menyumbang sekitar 3,5 persen, disusul panas bumi dengan kontribusi 2,2 persen.
Pemerintah sendiri memiliki target ambisius untuk meningkatkan porsi panas bumi. "Panas bumi saat ini 2,2 persen. Kita harapkan di akhir RUPTL nanti dengan naiknya 5,2 giga porsinya menjadi 4,5 persen," tambah Eniya.
Di tengah optimisme tersebut, ada satu sektor yang justru menjadi perhatian serius pemerintah, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Kontribusinya saat ini tercatat sebagai yang terkecil, hanya sekitar 0,5 persen dari total bauran EBT nasional.
Kondisi ini yang mendorong pemerintah memberikan atensi khusus. Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW) dalam beberapa tahun ke depan diharapkan menjadi game changer.
"Nah, ini yang perlu kita berikan atensi, arahan Pak Presiden juga sudah ada pengembangan PLTS (100 GW), kita harapkan itu bisa menjadi kontributor untuk menaikkan energi baru terbarukan," pungkas Eniya.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebelumnya mengungkapkan bahwa proyek raksasa PLTS 100 GW ini bukan sekadar mengejar target bauran. Proyek ini dirancang untuk melistriki desa-desa dan kampung-kampung di seluruh Indonesia, sekaligus memastikan ketersediaan listrik bagi koperasi merah putih.
"Sekarang adalah arahan Bapak Presiden Prabowo kita harus membangun listrik energi terbarukan dari tenaga matahari. Ke depan akan kita bangun kurang lebih sekitar 100 gigawatt (GW)," kata Bahlil di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Langkah ini dinilai strategis untuk memperluas akses listrik nasional sekaligus mengurangi ketimpangan energi antara wilayah barat dan timur Indonesia. Jika terealisasi, proyek ini diproyeksikan mampu menggenjot porsi EBT secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang.