AMBON — Pemerintah pusat mengucurkan tambahan anggaran sebesar Rp54 miliar untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku. Walikota Ambon Bodewin M Wattimena merinci dana tersebut terdiri atas dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp37 miliar, pembayaran kurang bayar dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp12 miliar, dan tambahan anggaran lainnya senilai Rp5 miliar.
“Totalnya Rp54 miliar. Ini menjadi tambahan dukungan anggaran bagi Pemerintah Kota Ambon,” kata Bodewin di Ambon, Selasa (18/8/2026).
Jaring Pengaman untuk Gaji ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu
Bodewin menjelaskan tambahan DAU dan pembayaran kurang bayar DBH menjadi instrumen penting untuk menambal kebutuhan belanja pegawai. Sebagian besar alokasi akan digunakan untuk memastikan hak finansial ASN, PPPK, dan PPPK paruh waktu terbayar sesuai ketentuan.
“Ini tentu membantu kita dalam memastikan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan baik,” ujarnya.
Skema pembayaran kurang bayar DBH sendiri merupakan mekanisme koreksi dari pemerintah pusat atas selisih perhitungan pendapatan daerah yang belum ditransfer pada tahun-tahun sebelumnya. Bagi Pemkot Ambon, realisasi dana ini menjadi ruang fiskal baru di tengah tekanan belanja operasional yang terus meningkat.
Prioritas Penggunaan: Efektivitas dan Kebutuhan Masyarakat
Meski porsi terbesar terserap untuk belanja pegawai, Bodewin memastikan sisa tambahan anggaran tetap diarahkan pada program pembangunan dan pelayanan publik. Pemkot Ambon berkomitmen mengelola dana tersebut secara efektif dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Tentunya, kita akan mengelola tambahan anggaran tersebut secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kebutuhan prioritas masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan ini sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. "Kebijakan ini juga memperkuat komitmen kami untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di Kota Ambon bisa berjalan sebagaimana mestinya," ucap Bodewin.
Dampak terhadap Percepatan Pembangunan Kota Ambon
Dengan masuknya tambahan dana ini, Pemkot Ambon memiliki ruang napas lebih besar untuk menyelesaikan program prioritas yang sempat tertunda akibat keterbatasan fiskal. Bodewin berharap dukungan dari pemerintah pusat ini mampu mendorong percepatan pembangunan di ibu kota Provinsi Maluku tersebut.
Selain memastikan operasional pemerintahan berjalan normal, tambahan anggaran ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi warga, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
