AMBON — Marxion Eyale, Raja Negeri Manusela sekaligus Wakil Ketua Latupati Seram Utara, mengapresiasi langkah cepat Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam merespons aspirasi masyarakat di kawasan Seram Utara. Respons tersebut disampaikan saat Marxion bertemu dengan Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (21/8/2026).
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Kepala Urusan Pemerintahan Desa Manusela, John Latumutuany, Marxion menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi bukan hanya milik satu negeri, melainkan menyangkut sejumlah negeri dan dusun di Kecamatan Seram Utara.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur yang dengan penuh perhatian telah membaca surat itu dan sudah menindaklanjutinya ke kementerian. Itu merupakan bentuk penghormatan bagi kami kepada Pak Gubernur dan seluruh pemangku kepentingan di Maluku,” ujar Marxion.
Marxion menjelaskan, tuntutan yang disuarakan bukanlah hasil pemikiran sepihak para raja atau kepala pemerintahan negeri. Prosesnya dimulai dari pertemuan langsung dengan masyarakat di tingkat kecamatan yang melibatkan pemerintah kecamatan, aparat keamanan, hingga perwakilan warga dari negeri-negeri terdampak.
“Tuntutan ini bukan dibuat berdasarkan pemikiran para kepala pemerintah negeri atau para raja, tetapi dimulai dari pertemuan dengan masyarakat dan dilengkapi berita acara mengenai apa yang menjadi keinginan masyarakat. Semua itu kemudian dikumpulkan untuk menjadi dokumen resmi yang akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait,” jelasnya.
Setiap aspirasi yang dihimpun akan dituangkan dalam dokumen resmi dan selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah, DPRD, serta instansi terkait hingga pemerintah pusat.
Persoalan ruang hidup menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Marxion menekankan, masyarakat resah apabila wilayah yang selama ini menjadi sumber kehidupan semakin terbatas akibat persoalan tapal batas yang belum tuntas.
“Ketakutan masyarakat adalah ketika ruang hidup mereka semakin terbatas, sementara mereka beraktivitas di wilayah yang selama ini menjadi sumber kehidupan. Karena itu, kami terus mengawal proses ini agar ada ruang bagi masyarakat untuk berusaha dan hidup dengan baik,” katanya.
Ia berharap ada kejelasan dan solusi yang memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan dan usaha secara aman, namun tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Marxion turut memberikan klarifikasi terkait penyebutan nama Raja Manusela dalam komunikasi sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa Stepnat Amanukuany merupakan Ketua Adat di Negeri Manusela yang diangkat berdasarkan keputusan kepala pemerintah negeri, sementara dirinya menjalankan tugas sebagai Raja Negeri Manusela.
Ia menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung berbagai upaya masyarakat adat di wilayah pegunungan dalam memperjuangkan kepentingan generasi mendatang.
“Mari kita lihat substansi yang baik. Kita berbicara tentang bagaimana hak-hak masyarakat yang terabaikan dapat diperhatikan. Mari kita bergandengan tangan membantu pemerintah agar persoalan ini dapat diatasi dan ruang hidup masyarakat bisa berjalan dengan baik untuk kemajuan Maluku ke depan,” tegasnya.
Marxion menyatakan kesiapan untuk menyerahkan seluruh dokumen hasil kesepakatan dan pembahasan di tingkat kecamatan kepada pihak-pihak terkait. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat koordinasi dan mencari solusi bersama atas persoalan yang sudah berlarut.
“Kami berjanji setelah kembali, kami akan menyampaikan seluruh dokumen yang telah kami sepakati bersama di kecamatan untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Harus ada koordinasi yang baik dan mari kita kawal bersama apa yang pemerintah lakukan untuk masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya di Seram dan Maluku, untuk menjaga suasana tetap kondusif serta mengedepankan dialog dan kerja sama dalam menyelesaikan setiap persoalan.
“Saya berharap seluruh proses ini dapat memberikan solusi terbaik. Apa yang pemerintah daerah usahakan harus kita dukung dan kawal bersama agar dapat maksimal untuk masyarakat. Saya percaya tidak ada pemerintah yang menginginkan sesuatu yang tidak baik bagi rakyatnya,” pungkasnya.