MALUKU — Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, memastikan pemerintah akan menggandeng akademisi untuk memperluas pemahaman publik mengenai proyek strategis ini. Sosialisasi difokuskan pada manfaat langsung yang akan diterima masyarakat Aceh, termasuk prioritas pasokan gas untuk kebutuhan lokal.
"Kita intinya kita sosialisasikan dulu secara lebih jauh apa yang akan dilakukan untuk memprioritaskan Aceh. Sudah itu saja," kata Laode di sela Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition (GHES) 2026 di Jakarta, Selasa (21/7).
Kecemasan Warga: Gas Diolah di Laut, Manfaat ke Daerah Minim
Belakangan, sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi di Aceh menolak skema pengembangan yang dinilai lebih mengedepankan fasilitas terapung (offshore). Mereka khawatir pembangunan fasilitas pengolahan gas di darat (onshore) tidak maksimal, sehingga manfaat ekonomi seperti investasi hilir, lapangan kerja, dan industri berbasis gas tidak optimal bagi daerah.
Kekhawatiran lain muncul terkait kecilnya porsi bagi hasil yang diterima masyarakat. Pemerintah pun berjanji akan menjelaskan secara terbuka konsep yang tertuang dalam POD yang sudah disetujui.
"Makanya kita pertemukan. Kita kan POD sudah ada seperti ini. Nah nanti kita jelaskan win-win solution-nya seperti apa," ujar Laode.
Belajar dari Masela, Pemerintah Tak Mau Proyek Mandek
Langkah sosialisasi massif ini merupakan upaya pemerintah mempercepat monetisasi cadangan gas di wilayah Andaman. Tujuannya agar proyek tidak terkatung-katut seperti Blok Masela di Maluku yang baru bisa groundbreaking setelah 24 tahun sejak cadangan ditemukan.
Salah satu isu yang mengemuka adalah keinginan masyarakat agar gas dari Lapangan Tangkulo diolah di darat Aceh, memanfaatkan fasilitas LNG Arun yang sudah lama tidak beroperasi. Pemerintah mengklaim skema yang dirancang dalam POD sudah mempertimbangkan kepentingan daerah.
"Sore ini saya akan ketemu dengan Rektor Universitas Malikussaleh. Kita mau membuat langkah-langkah sosialisasi yang baik agar masyarakat Aceh juga paham keberadaan ini, salah satunya bahwa prioritasnya untuk masyarakat Aceh," kata Laode.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap proyek gas Tangkulo bisa berjalan mulus tanpa hambatan sosial, sekaligus memastikan Aceh menjadi pihak yang memperoleh manfaat utama dari pengembangan ladang gas raksasa di Laut Andaman.
