AMBON — Kabar pengibaran bendera RMS di sejumlah titik di Negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI langsung dibantah pihak TNI. Klarifikasi ini disampaikan menyusul viralnya unggahan akun Facebook Gerakan Muda Aboru yang memperlihatkan bendera berjuluk Benang Raja itu berkibar di Gunung Manis, Dusun Salele, dan Waikenal.
Kepala Penerangan Kodam XV/Pattimura, Letkol Inf Adi Swastika, menegaskan bahwa tidak ada pengibaran bendera RMS di wilayah tersebut. "Hoaks pak. Nggak ada pengibaran bendera RMS di Aboru," ujarnya melalui pesan WhatsApp, Senin (17/8/2026).
Momen Bertepatan dengan Kedatangan Pangdam
Isu ini mencuat bertepatan dengan agenda kunjungan Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto bersama Wakil Gubernur Maluku H. Abdullah Vanath ke Negeri Aboru. Kedatangan mereka dalam rangka mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat setempat.
Mayjen TNI Dody Triwinarto sendiri bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan detik-detik proklamasi di Negeri Aboru. Kehadiran jajaran petinggi TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi kewilayahan di Maluku Tengah.
Bagaimana Kabar Viral Itu Muncul?
Informasi pengibaran bendera RMS pertama kali tersebar melalui unggahan akun Facebook Gerakan Muda Aboru. Dalam unggahan tersebut, bendera RMS diklaim berkibar di sejumlah titik menggunakan tiang bambu maupun kayu. Foto-foto itu kemudian menyebar luas dan memicu perbincangan di media sosial.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Negeri Aboru maupun aparat kepolisian setempat terkait kebenaran unggahan yang beredar. Pihak Kodam XV/Pattimura telah memastikan bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi di lapangan.
Respons Masyarakat dan Imbauan
Klarifikasi dari Kodam XV/Pattimura diharapkan dapat meredam kegaduhan yang muncul di ruang digital. Masyarakat Maluku diminta tetap waspada terhadap potensi provokasi yang dapat mengganggu kondusivitas wilayah, terutama pada momen peringatan kemerdekaan.
Peristiwa ini juga menjadi pengingat akan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkan kembali konten di media sosial. Penyebaran kabar yang belum tentu benar berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. (**)
