JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat dalam penanganan darurat menyusul gempa bumi berkekuatan 7,7 SR yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026 lalu.
Fokus utama adalah memeriksa dan menangani sarana prasarana air minum agar layanan air bersih tetap berjalan selama masa tanggap darurat, sekaligus memetakan kebutuhan pemulihan infrastruktur di daerah terdampak.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana. Ia memastikan akses air bersih dan sanitasi harus segera dipulihkan.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani. Karena itu, infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, termasuk sarana air bersih dan sanitasi, harus segera kita cek dan tangani sesuai kondisi di lapangan," kata Menteri Dody Hanggodo.
Melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPBPK) NTT, Kementerian PU telah melakukan pemeriksaan sarana air minum di sejumlah kabupaten terdampak, termasuk Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan mencakup Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi, serta tampungan air masyarakat.
Salah satu penanganan difokuskan pada jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kabupaten Ende yang rusak dan mengganggu distribusi air. Perbaikan dilakukan bersama PDAM Kabupaten Ende sejak 16 Agustus dan selesai pada malam 17 Agustus 2026, sehingga aliran air kembali mengalir hingga sambungan rumah warga.
Kementerian PU juga menerjunkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk mendata kondisi sarana di lapangan. Selain inventarisasi kerusakan, tim langsung memperbaiki sarana yang terganggu agar layanan berfungsi kembali.
Dukungan Penguatan di Lapangan
Untuk mempercepat penanganan, 10 personel tambahan diberangkatkan dari Kupang guna memeriksa dan menangani sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo. Mereka akan mengecek kondisi sarana serta mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di setiap lokasi.
Di Kabupaten Nagekeo, 3 unit Mobil Tangki Air (MTA) dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Dari jumlah itu, 2 unit MTA sudah berada di lokasi dan 1 unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai yang sebelumnya dipakai untuk penanganan banjir Mauponggo.
Selain itu, disiapkan 16 unit Hidran Umum (HU), terdiri dari 8 unit dukungan yang tersedia saat ini dan 8 unit HU pinjam pakai. Di Kupang, Kementerian PU juga menyiagakan 2 unit mobil tangki air dan 1 unit truk tinja untuk mendukung penanganan bencana.
Menteri Dody Hanggodo menekankan bahwa penanganan dilakukan bertahap berdasarkan hasil pemeriksaan dan kebutuhan di tiap wilayah.
"Kami akan terus lakukan pengecekan dan inventarisasi di lapangan supaya penanganannya tepat sasaran. Kalau sumber air dan jaringan masih bisa difungsikan, kami optimalkan. Kalau belum, kita siapkan alternatif agar masyarakat tetap mendapatkan layanan air bersih selama masa tanggap darurat," jelas Dody Hanggodo.
Kementerian PU juga terus menginventarisasi pos-pos pengungsian untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi terpenuhi cepat. Jika diperlukan, mobilisasi prasarana dan sarana air minum akan dilakukan dari luar NTT, termasuk dari depo di Surabaya.
Pemenuhan air bersih akan dioptimalkan melalui SPAM atau PDAM jika jaringan tersedia dan berfungsi. Bila jaringan perpipaan terganggu atau belum ada, dukungan diberikan melalui mobil tangki, hidran umum, tampungan air, dan sarana pendukung lain sesuai kebutuhan di lapangan.
