AMBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) resmi meluncurkan program pendampingan sertifikasi halal secara masif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan nilai jual produk lokal sekaligus memberikan kepastian serta jaminan keamanan bagi konsumen.
Kepala Disperindag Kota Ambon, Herman S. Tetelepta, menegaskan bahwa pendampingan ini dilakukan secara "jemput bola", menyasar berbagai titik ekonomi strategis termasuk para pedagang di Pasar Mardika Ambon.
Disperindag Ambon telah menyusun peta jalan (roadmap) pendampingan agar para pelaku usaha tidak kesulitan dalam menghadapi prosedur administratif. Berikut adalah poin utama pendampingan yang diberikan:
Sosialisasi Regulasi: Edukasi mengenai kewajiban sertifikasi halal sesuai perundang-undangan.
Pelatihan Sistem Digital: Pendampingan pengisian Sistem Informasi Halal (Sehati) agar pendaftaran berjalan tepat waktu.
Penyusunan Dokumen Teknis: Bantuan dalam memetakan bahan baku dan proses produksi yang memenuhi standar kehalalan.
Koordinasi PPH: Sinergi dengan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) untuk validasi data lapangan.
Herman S. Tetelepta menjelaskan bahwa sertifikat halal kini bukan lagi sekadar pelengkap administratif, melainkan instrumen penting untuk menembus pasar yang lebih luas.
“Dengan sertifikat halal, kepercayaan konsumen akan meningkat drastis. Ini adalah kunci bagi UMKM Ambon untuk memperluas jaringan pemasaran, tidak hanya di tingkat lokal tetapi hingga ke kancah nasional,” ujar Herman, Senin (9/2/2026).
Hingga saat ini, progres sertifikasi di wilayah Maluku menunjukkan tren positif, terutama melalui skema pernyataan mandiri (self-declare).
| Kategori | Data Capaian |
|---|---|
| Total UMKM Bersertifikat (Maluku) | 1.132 Pelaku Usaha |
| Mekanisme Utama | Self Declare (Pernyataan Mandiri) |
| Fokus Komoditas | Makanan dan Minuman Olahan Unggulan |
Pemkot Ambon mendorong seluruh pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas pendampingan ini secara optimal guna memastikan seluruh produk makanan dan minuman olahan di Ambon memiliki legalitas halal yang sah sebelum tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.
