Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku memperkuat kinerja 12 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat di seluruh wilayah untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026. Penguatan ini menjadi kunci untuk mencapai target PAD sebesar Rp 740 miliar dari total APBD sekitar Rp 2,52 triliun.
AMBON — Bapenda Provinsi Maluku memastikan penguatan kapasitas 12 UPTD Samsat se-Maluku menjadi prioritas utama dalam strategi pemungutan pajak daerah tahun ini. Kepala Bapenda Maluku Djalaluddin Salampessy menegaskan unit-unit ini adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan wajib pajak.
"UPTD Samsat memiliki peran strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan menjadi salah satu ujung tombak penerimaan pajak daerah. Karena itu, kinerja dan koordinasi harus terus diperkuat," kata Djalaluddin di Ambon, Senin.
Langkah Konkret: Dari Pembebasan Denda hingga Digitalisasi Layanan
Penguatan tersebut tidak hanya bersifat administratif. Bapenda mendorong sejumlah program yang menyentuh langsung kepatuhan masyarakat, antara lain efektivitas program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, optimalisasi layanan Samsat Keliling, serta percepatan digitalisasi dan inovasi pelayanan publik.
“Yang kita dorong bukan hanya mengejar angka penerimaan, tetapi bagaimana pelayanan semakin mudah sehingga masyarakat terdorong untuk memenuhi kewajibannya,” ujar Djalaluddin.
Target Rp 740 Miliar: Tidak Hanya Andalkan Pajak Kendaraan
Untuk mencapai target PAD yang telah ditetapkan, Bapenda tidak bisa hanya bertumpu pada sektor pajak kendaraan bermotor. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah terus digali sesuai dengan potensi riil yang dimiliki Maluku.
Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota juga diperkuat agar pengelolaan potensi pendapatan berjalan lebih terintegrasi. “Optimalisasi PAD membutuhkan kerja bersama. Bukan hanya Bapenda, tetapi juga kabupaten dan kota serta seluruh pihak yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah,” tegasnya.
Zona Hijau: Momentum Perbaikan Kinerja Bapenda
Capaian realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku 2026 yang berada di zona hijau dan di atas rata-rata nasional dinilai sebagai tren positif. Djalaluddin mengapresiasi kinerja seluruh pegawai Bapenda, jajaran 12 UPTD Samsat, serta Tim Pembina Samsat Provinsi Maluku atas kontribusi mereka.
“Ini tren positif yang harus dipertahankan. Koordinasi, konsistensi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menggali sekaligus mengamankan pendapatan daerah,” katanya.
Pengawasan Belanja dan Kepatuhan Wajib Pajak Jadi Kunci
Di luar optimalisasi pajak, Bapenda juga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi dan pemanfaatan aturan turunan dari peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Langkah ini diarahkan untuk memperluas basis penerimaan berdasarkan potensi ekonomi lokal.
Djalaluddin menambahkan, penguatan penerimaan harus berjalan seiring dengan efisiensi belanja dan pengawasan pengelolaan APBD. “Kemandirian fiskal tidak hanya berbicara tentang meningkatkan pendapatan, tetapi juga bagaimana belanja dikelola secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Bapenda Maluku akan terus mengevaluasi kinerja masing-masing UPTD Samsat secara berkala, termasuk efektivitas program pelayanan dan strategi pemungutan pajak, sebagai bagian dari upaya menjaga momentum peningkatan PAD sepanjang tahun 2026.
