MALUKU — Pernyataan tegas tersebut disampaikan Prabowo di hadapan jajaran kepolisian daerah setempat. Ia meminta aparat tidak lengah dan menindak tegas pelaku karhutla, baik perorangan maupun badan usaha.
"Kalau ada korporasi yang menyuruh itu (membuka lahan dengan pembakaran hutan) saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelijen selidiki. Kalau ada indikasi segera laporan kita segera cabut siapapun korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar kita cabut izinnya," ujarnya dalam siaran virtual, Senin (24/8/2026).
"Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong," tegas Prabowo menambahkan. Modus "Pura-Pura Memancing" Terendus di Riau
Investigasi di lapangan mengungkap modus operandi yang digunakan perusahaan untuk membuka lahan tanpa terdeteksi. Kapolda Riau, Herry Heryawan, melaporkan adanya dugaan keterlibatan korporasi yang memanfaatkan masyarakat kecil sebagai dalang pembakaran.
"Modus yang biasa digunakan perusahaan besar adalah memakai petani atau masyarakat kecil, pura-pura memancing di situ kemudian melakukan pembakaran," beber Herry di depan Prabowo.
Data Polda Riau mencatat sejak 2025 hingga kini sudah ada 94 laporan polisi terkait karhutla dengan 106 orang ditetapkan sebagai tersangka. Khusus periode Januari–Agustus 2026, tercatat 33 laporan polisi dan 36 tersangka, dengan total luas lahan terbakar mencapai 806,57 hektare.
Herry meyakini seluruh kejadian karhutla di wilayahnya merupakan ulah manusia, baik disengaja maupun tidak. Namun, ia mengakui pihaknya belum memiliki bukti kuat yang mengarah langsung ke korporasi.
"Beberapa tersangka tahun 2025 setelah investigasi, ada yang tidak punya kebun di situ. Alasannya hanya memancing, padahal tidak ada lokasi memancing di situ," jelas Herry. Tersangka Mencurigakan Dibawa ke Jakarta
Menanggapi laporan tersebut, Prabowo langsung memerintahkan agar para tersangka yang dinilai mencurigakan dibawa ke Jakarta. Ia meminta Kapolri dan Badan Intelijen Negara (BIN) turun tangan mendalami kasus ini di pusat pemerintahan.
"Tolong dibawa ke Jakarta ya. Tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri. Kita dalami di sini," titah Prabowo.
Langkah ini diambil untuk membongkar dugaan rantai komando pembakaran yang selama ini sulit diungkap di tingkat daerah. Pemerintah menilai keterlibatan korporasi dalam karhutla merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga menimbulkan bencana asap lintas batas.
Bagi pelaku usaha, kebijakan ini menjadi sinyal keras bahwa praktik pembukaan lahan dengan cara membakar tidak akan ditoleransi. Korporasi yang terbukti terlibat tidak hanya menghadapi pencabutan izin, tetapi juga potensi pidana bagi pengurusnya.
